Perda dibuat sesuai PP 18 tahun 2017 namun untuk implementasinya harus ada Pergub sebagai petunjuk teknisnya.

Salah satu Rekomendasi Pansus Perda ini disampaikan oleh juru bicara Pansus Ade Hartati Rahmat saat Paripurna Laporan hasil kerja Pansus Ranperda tersebut.

Sementara itu, Sekdaprov Riau Ahmad Hijazi mengatakan, pihaknya akan segera mempersiapkan Pergub yang di maksud sehingga Perda dapat secepatnya diimplentasikan.

Selain itu lanjutnya, Pemprov Riau juga sudah memperhitungkan anggaran belanja kenaikan itu di APBD P 2017 ini, walau belum diketahui berapa besar kenaikan tunjangan dan hak hak lain anggota dewan tersebut.

Hal senada juga dikatakan Wakil Ketua DPRD Riau, Noviwalsi Jusman pemberlakuan Perda sesuai arahan Mendagri yang menyesuaikan peraturan lebih tinggi, sehingga secepatnya akan diimplementasikan dan anggarannya disiapkan di APBD P tahun ini di Pos Bantuan Dana Cadangan, sehingga tidak mengganggu anggaran lain.

Menyangkut besaran kenaikan tunjangan itu, menurutnya belum dihitung karena akan ada petunjuk teknisnya dari Kemendagri dan Pergub, tidak boleh sembarangan menentukannya. "Jebaukannya tidak banyak seperti kenaikan tunjangan komunikasi, kenaikan tidaklah signinfikan," jelasnya.

Saat ditanya pembahasan Perda itu yang dipercepat hanya dalam satu pekan sementara Perda lain memakan waktu berbulan bulan, politisi Demokrat Riau itu menegaskan, tidak ada ego sektoral, karena untuk kepentingan anggota dewan, namun memang mengikuti arahan waktu dari Kemendagri agar diselesaikan di waktu yang mereka telah tetapkan. (len)