Pejabat yang dievaluasi sesuai dengan hasil kinerja pejabat yang telah dijalani selama 2 tahun, malalui proses seleksi assessment tahun 2015 lalu.

"Gubernur wajib mengevaluasi kinerja pembantunya, khususnya Eselon II atau pejabat pratama terkait kemampuan manajerialnya, kemampuan mengelola amanah peraturan daerah di dalam APBD, terkait pengawasan-pengawasan yang dilakukannya terkait target-target capaian," ungkap Politisi yang akrab disapa Dedet itu.

Jika seseorang Pejabat Pratama tidak memiliki hal-hal yang disebutkan di atas, Dedet meminta agar segera dicopot dan digantikan dengan pejabat yang cakap dan berkompeten, dengan mengacu pada aturan yang telah ditetapkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara-Reformasi Birokrasi.

"Kalau tidak mampu, harus segera diganti . Mana yang bagus, dipasang kembali. Karena banyak mereka itu yang bagus tapi tidak dipakai. Ini Saya harapkan Pak Gubernur melihat potensi mereka itu. Tapi perhatikan juga peraturan dari Kemenpan," lanjut Dedet.

Lebih lanjut, Dedet juga menyorot soal masih kurang maksimalnya capaian serapan anggaran di tahun 2017 ini. Hal ini, menurutnya, sebagai salah satu parameter kinerja seorang pejabat. Dikatakannya, sejauh ini serapan anggaran cukup bagus. Namun hal itu, sebutnya, tertolong dengan banyaknya kegiatan yang dirasionalisasi.

"Serapan anggaran sekarang lebih relatif bagus. Tapi ini tertolong karena kegiatan mereka yang dirasionalisasi. Ada beberapa kinerja mereka yang bagus, tapi ada juga beberapa OPD (Organisasi Perangkat Daerah,red) yang Saya nilai kurang bagus," lanjutnya.

Saat ditanya OPD mana saja yang kinerjanya kurang memuaskan, Politisi Partai Demokrat asal Kota Pekanbaru itu, enggan membeberkan. Kendati begitu, Dedet berjanji akan menyerahkan nama-nama OPD itu ke Gubri.

"Contohnya tidak usah Saya sebut. Tapi ada beberapa menjadi catatan Saya, dan itu akan saya sampaikan kepada Pak Gubernur," imbuhnya.(len