terlaksana hingga saat ini. 

Wakil Ketua Komisi E DPRD Riau, Muhammad Adil mengatakan, kondisi ini menandakan tidak mampunyai Plt Kepala Dinas Pendidikan Pemprov Riau dalam menyelesaikan persoalan tersebut, dan juga masalah pendidikan lainnya.

“Ini merupakan ketidakmampuan Plt tersebut dalam mengemban amanah yang diberikan terhadapnya. Ini merupakan salah gubernur juga yang memberikan kepercayaan terhadap orang yang salah, dan orang yang tidak memiliki kompetensi di bidang pendidikan,” kata Muhammad Adil. 

Dikatakan Adil, sejak Rudiyanto ditunjuk menjadi Plt Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau, cukup banyak persoalan pendidikan yang muncul karena dinilai sebagai ketidakmampuannya dalam menyelesaikan masalah itu.

“Tidak hanya masalah kepala sekolah, tapi juga beberapa persoalan lainnya

belakangan ini muncul karena tak bisa diselesaikannya masalah tersebut.

Misalnya masalah gaji dan pendataan guru honor, guru bantu, dan lainnya,”

imbuhnya.

Jika masalah pengukuhan kepala sekolah ini tak kunjung diselesaikan secara cepat, maka menurut Adil akan muncul masalah baru nantinya. Karena siswa SMA/SMK dijadwalkan akan menerima ijazah dalam beberapa waktu kedepan.

“Tidak lama lagi seharusnya siswa SMA/SMK akan menerima ijazah mereka, itu ditandatangani oleh kepala sekolah defenitif. Nah kalau belum kunjung dikukuhkan siapa yang akan menandatangani nanti. Tentu akan muncul lagi masalah baru,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Kepala Dinas Pendidikan Priovinsi Riau, Rudiyanto saat dikonfirmasi Kamis kemarin masih belum berhasil.  

Sebelumnya, pihak Dinas Pendidikan Pemprov Riau diminta fokus melakukan

verifikasi data kepala sekolah, agar pengukuhan dapat segera dilakukan

jelang lebaran Idul Fitri.

Ketua Komisi E DPRD Riau, Aherson mengatakan, setelah lebaran akan

dilakukan penandatanganan ijazah siswa SMA/SMK, karena itu, target dan

komitmen pihak Dinas Pendidikan Provinsi Riau untuk mengkuhkan kepala

sekolah di bulan puasa harus tercapai.

“Pihak inspektorat sudah berikan data, sekarang dinas sedang melakukan

verifikasi lagi. Kalau pihak dinas dan serius dan fokus, mudah-mudahan dua

hari ini siap dan segera dikukuhkan,” kata Aherson,  pada pertengahan Juni lalu.

Dikatakan Aherson, hal ini jangan sampai tertunda lagi. Karena pengukuhan tersebut kalau terlambat akan berdampak kepada kepada hal lainnya. “Karena itu, kita minta pihak Dinas Pendidikan Pemprov Riau komitmen,” imbuhnya.

Dikatakan Aherson, seharusnya pihak Dinas Pendidikan tidak lagi berbicara

tentang data atau berkutat pada masalah yang harusnya sudah diselesaikan, tapi bagaimana bisa meningkatkan mutu pendidikan agar lebih ditingkatkan lagi kedepannya.

“Kalau data itu sudah turun temurun, tak perlu berkutat di sana lagi. Sekarang bagaimana bisa menungkatkan mutu pendidikan yang ada di Riau,” imbuhnya.

Selain itu, terkait adanya keinginan kepala daerah untuk ikut serta dalam

penentuan kepala sekolah menurut Aherson hal itu boleh-boleh saja, tapi

harus secara professional, dan kendalinya tetap ada di provinsi. (ale)