PASIR PANGARAIAN (riaueksis.com) - Ketua DPRD Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Kelmi Amri SH merasa khawatir jika eksistensi Madrasyah Diniyah Awaliyah (MDA) terganggu. Ia meminta pihak kecamatan, desa dan seluruh elemen yang ada ikut berperan membantu aktivitas belajar mengajar tetap lancar.

Hal itu mengingat sejak dua tahun terakhir dana Bantuan Sosial (Bansos) untuk gaji guru MDA tidak bisa diberikan. Ia meminta seluruh instansi terkait baik camat, desa dan elemen yang ada,
agar tidak cengeng hadapi persoalan MDA karena itu bukan jadi tanggungjawab Pemkab Rohul saja, namun seluruh elemen yang ada.

Sejak dua tahun terakhir (mulai 2016-2017), katana, Bansos untuk honorer guru MDA yang pernah diberikan Pemkab sebelumnya kini dengan adanya Pemendagri, tidak lagi boleh diberikan.

“Setelah keluarnya Pemendagri tidak bolah bansos diberikan berturut turut, maka Pemkab Rohul kini tidak berani menganggarkanBansos mulai 2016. Karena MDa lembaga vertikal. Apalagi belanja modal APBD Rohul belum sesuai perundang-undangan 22 persen. Sedangkan untuk fasilotas sekolah saja swasta tidak boleh diberikan bantuan hibah saat ini,” terang Kelmi lagi.

Sehingga jelas Kelmi, bila belanja APBD diberikan ke pihak ketiga nantinya akan jadi masalah di belakang hari. Namun begitu, Ketua DPRD menyarankan agar Pemkab Rohul mencarikan
solusi bagaimana caranya guru MDa bisa terbantu honornya, walaupun tidak honorer namun keuangan sekolah bisa dibantu.

“Karena ini demi generasi muda kita, dan MDa berkaitan dengan pendidikan agama yang sangat penting, berharap Pemkab Rohul bisa carikan solusi sehingga keberadaan MDa di Rohul tetap
eksis mendidik anak-anak di Negeri Seribu Suluk, terutama bidang agama,” harap Kelmi. (wan)