Senin, 25/11/2019
 
Rohul
Sekira 5 Persen Dari 139 Desa Dirohul Belum Setor Pajak Dari Belanja DD

Manda Rokan | Riau
Kamis, 08/08/2019 - 20:16:28 WIB
Rokan Hulu - (Riaueksis.com) Sekira 5 persen dari 139 desa di Kabupaten Rokan Hulu (Rohul) belum menyetorkan kewajiban pajak dari kegiatan belanja bantuan Dana Desa (DD).

Hal itu terungkap di acara Evaluasi Pemenuhan Kewajiban dan Edukasi Perpajakan atas Dana Desa, diprakarsai Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Bangkinang di Sapadia Hotel Pasirpangaraian, Kamis‎ (8/8/2019).

Evaluasi dibuka Bupati diwakili‎ Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (PMPD) Kabupaten Rokan Hulu Margono, dihadiri para Camat serta Kepala Desa se-Rokan Hulu.

‎Kepala KPP Pratama Bangkinang Verizal Suryadi mengaku instansinya hanya menyusun administrasi berapa setoran pajak yang sudah masuk ke kas daerah dan sudah dibukukan.

Berawal dari situ, KPP Pratama Bangkinang melakukan evaluasi, terhadap setoran pajak belanja honorer dan belanja barang yang bersumber dari bantuan Dana Desa yang digelontorkan pemerintah dari APBN setiap tahun. 

"Kita mengharapkan pajak belanja Dana Desa yang disetorkan sebanding atau sesuai dengan belanja yang sudah dilakukan pemerintah desa," harap Verizal, dan mengaku sesuai janji Presiden Joko Widodo, bantuan Dana Desa akan ditumbuhkan setiap tahun‎.

Dibandingkan 2018 dengan 2019, ungkap Verizal, seharusnya setoran pajak dari bantuan Dana Desa, baik itu PPH (21), PPH (22) dan PPN, relatif stabil setiap tahunnya. Dan bila tidak stabil, tentu ada sesuatu dan perlu dilakukan evaluasi.

"Tetapi kalau kecil tahun sekarang dibanding tahun lalu‎, nah ini tentu ada sesuatu yang harus kita evaluasi dan harus kita teliti kembali. Nanti yang meneliti Kaur Keuangannya diteliti berapa belanja dan pajak sesuai tarif yang berlaku," ujarnya.

Melihat faktanya, sambung Verizal, KPP Pratama Bangkinang akan tahu naik atau turunnya setoran pajak belanja Dana Desa dilakukan pemerintah desa. 

Dari evaluasi dilakukan, ungkap Verizal, secara umum kewajiban pemotongan pajak belanja Dana Desa sudah dilakukan desa, namun ada beberapa desa yang masih nol alias belum menyetorkan.

"Yang masih nol itu sudah nggak banyak, jadi dari 139 desa itu kalau kita evaluasi sebenarnya mungkin sekitar 95 desa secara formal sudah melaksanakan pemungutan dan penyetoran, cuman secara materinya‎ nah kita perlu evaluasi lagi," tambahnya.

Verizal menambahkan lagi untuk evaluasi pemungutan dan penyetoran pajak tentunya dilakukan desanya sendiri, dan diawasi secara langsung oleh dinas terkait, dalam hal ini Dinas PMPD Kabupaten Rokan Hulu.‎

Verizal mengharapkan pemerintah desa menyetorkan pajak ke negara dari setiap belanja menggunakan anggaran bantuan Dana Desa, sehingga bantuan terus meningkat setiap tahunnya. *(Desi Hs)


comments powered by Disqus


Berita Lainnya :
 
  • Meriah...Hari Juang TNI AD, Koramil 12/Pwk Sabak Auh Adakan Lomba Mewarnai Untuk Anak TK
  • Meriahkan Hari Juang TNI AD ke 74, Koramil 06/SA Adakan Hiburan Rakyat
  • Antisipasi Karlahut di Wilayahnya, Koramil 02/TT Lakukan Pengecekan Ketersediaan Sumber Air
  • Innalillahi, Mantan Kadispar Riau Fahmizal Dikabarkan Wafat di Bandung
  • Upaya Cegah karlahut Di Wilayahnya, Ini Arahan dan Intruksi Danramil 07/Bukit Batu
  • Laksanakan Kegiatan Teritorial, Ini Arahan dan Itruksi Danramil 02/TT Kepada Para Babinsa
  • Danramil 08/Merbau Peltu Lakatang Intruksi Babinsa Maksimalkan Upaya Cegah Karlahut
  • Koramil 04/Mandau Ikut Goro Bersama Bersih Rumah Adat Suku Sakai
  • Jajaran Koramil 11/Pwk Kandis Maksimalkan Kinerja Di Wilayahnya
  •  
     
     
     
     
    Copyright © 2014-2016
    PT. Surya Cahaya Indonesia,
    All Rights Reserved